Dunia usaha, termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri properti, umumnya mengambil posisi "wait and see" selama kuartal I-2009.Sebagian pengusaha dan pemimpin puncak perusahaan memilih menunggu dan melihat perkembangan ekonomi dan keadaan politik selama Januari-April 2009. Bahkan, ada di antara mereka yang menunggu hingga terpilihnya presiden dan wakil presiden.

Di tengah krisis ekonomi global ini, ada pula pengusaha yang hanya melakukan konsolidasi usaha ke dalam perusahaan mereka masing-masing.Namun, ada juga kelompok usaha yang justru melakukan ekspansi agar sudah siap manakala perekonomian sudah benar-benar menggeliat kembali. Langkah terakhir ini banyak dilakukan pimpinan puncak dan perusahaan yang bergerak di sektor ritel.Untuk sebagian industri yang berorientasi ekspor, krisis global memang telah menghantam usaha mereka. Akan tetapi, pelaku usaha Indonesia umumnya mampu bertahan dalam menghadapi krisis karena sudah memiliki pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998. Sebenarnya yang kini dilanda krisis ekonomi adalah negara Amerika Serikat dan Eropa.Perekonomian Indonesia tahun ini diperkirakan masih akan tumbuh positif di level 4 hingga 5 persen. Kondisi makroekonomi dan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa merupakan modal dasar bagi negara kita untuk bisa bertahan menghadapi krisis global. Sektor properti termasuk yang terus bergerak di tengah krisis global dan tahun politik kali ini.

Kegiatan pembangunan proyek properti komersial maupun proyek perumahan tetap berjalan meskipun agak tersendat sehingga sebagian proyek perumahan menunda proses penyerahan kepada konsumen. Berbeda dengan di Amerika, di Indonesia harga tanah dan rumah tidak pernah turun. Di Negeri Paman Sam, yang menjadi episentrum krisis global, perbankan terpaksa menjual aset properti yang sebelumnya dibiayai dengan kredit, dengan harga yang sangat murah.

Instrumen investasiDi Indonesia, sektor properti termasuk salah satu instrumen investasi utama di samping emas. Tersendatnya penjualan produk properti akhir-akhir ini lebih dikarenakan pemilik uang cenderung mengalihkan dananya kepada instrumen investasi lain, antara lain pada produk deposito, menyusul adanya penawaran suku bunga tinggi dari bank- bank tertentu.Sementara bagi konsumen properti yang termasuk kategori end user (pemakai akhir),masalah yang dihadapi sekarang adalah sulitnya memperoleh KPR dari perbankan karena masih tingginya suku bunga. Kelompok masyarakat ini umumnya rentan dengan pergerakan suku bunga KPR sehingga mereka terpaksa menunda pembelian rumah.Di sisi lain, jika melihat program pembangunan 1.000 menara rumah susun sederhana milik (rusunami), kini program tersebut terbentur pada miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemda. Di Jakarta, misalnya, Pemda DKI terpaksa menyegel salah satu proyek rusunami di daerah Kalibata karena belum dilengkapi izin mendirikan bangunan.Tampaknya, tujuan ideal pembangunan rusunami yang digagas pemerintah pusat belum diikuti dengan petunjuk yang jelas dan konkret bagi semua pihak. Tidak hanya menyangkut soal perizinan, pembeli rusunami yang awalnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kenyataannya banyak golongan masyarakat mampu yang "memborong" rusunami untuk tujuan investasi.Karena itu, pemerintahan mendatang melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat harus bisa mengoreksi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan yang selama ini berjalan. Keberadaan Menpera mendatang sebaiknya tidak sekadar pelengkap penderita dari jajaran kabinet pemerintah, tetapi benar-benar bisa berfungsi sebagaimana seharusnya dan mempunyai wewenang yang lebih besar.

Lebih dari itu, pemerintahan baru nanti sebaiknya bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi di sektor properti karena industri itu bisa menampung banyak tenaga kerja dan melibatkan puluhan sektor usaha lainnya yang terkait. Pemerintah mendatang harus mampu menjadikan Indonesia sebagai surga bagi investasi di sektor properti.Salah satu contoh yang bisa dilakukan untuk itu,misalnya membuka kesempatan bagi orang-orang asing untuk berinvestasi di sektor properti komersial dengan aturan yang jelas dan pasti. Pemerintah baru nanti harus bisa menyusun instrumen kebijakan tersebut sekaligus bisa dibuat kebijakan subsidi silang bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan tempat tinggal.Jika investasi asing di pasar uang dan pasar modal bisa keluar masuk dengan cepat dan mudah,di sektor properti hal itu tidak bisa dilakukan dengan gampang.Investor asing yang akan membenamkan dananya di sektor properti niscaya harus memiliki horizon investasi untuk jangka panjang sehingga keputusan yang diambilnya pasti dan berkelanjutan.Dengan dibukanya sektor properti bagi investor asing,diyakini perekonomian Indonesia akan menggeliat lebih cepat,sementara jumlah orang yang bekerja di sektor konstruksi akan bertambah lebih banyak lagi. Tidak hanya itu, multiplier effect-nya juga akan tercipta secara otomatis termasuk bagi kegiatan usaha di sektor informal. Jika hal itu bisa dilakukan, tidak mustahil Indonesia akan menjadi macan properti di Asia. Semoga.


Kompas,30 April 2009
Oleh Tjahja Gunawan